- Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran mencanangkan program makan gratis, tapi efisiensi anggaran pendidikan dilakukan, namun efisiensi Kementrian Pertahanan, TNI, Polri dan DPR tidak dilakukan.
- Kasus dugaan malpraktek RSUD Depati Hamzah terkait kasus meninggalnya alm. Aldo, tapi menurut pemerintah tidak ada bukti yang cukup jadi tidak bisa di proses.
- Meminta menandatangani poin poin yang telah kami siapkan kepada DPRD Provinsi Kep. Babel
- Mencabut Pasal RUU Minerba yang memungkinan Perguruan Tinggi dapat mengelola tambang.
- Kebijakan yang tidak pro dengan rakyat di pemerintahan Presiden Prabowo. Mengenai kebijakan presiden terdahulu yaitu Jokowi masih dilakukan.
- Mengenai hak – hak perempuan diluar/TKI.
- Masa meminta agar melalui DPRD disampaikan kepada Pimpinan Pusat bahwa masyarakat Bangka Belitung tidak menerima kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat.
